Dulu saya pikir merupakan hal yang menarik, ketika blog ini dimuat postingan tentang keilmuan namun ternyata sangat jenuh bila isi dari blog ini merupakan suatu Ilmu yang saya pikir banyak orang yang lebih pintar danlebih tahu segalanya dari saya dan kita semua, semakin kita menunjukan kelebihan dari kita, banyak orang yang mencemooh, tidak menyukai, bahkan membenci baik pendapat, tulisan, banyak yang berdebat dengan hanya mengandalkan dan menggunakan emosional, rasa suka itu lebih diutamakan dibanding kebenaran, janganlah kecenderunganmu terhadap sesuatu melupakan entitasmu sebagai manusia, yang harus menjaga silaturahmi, saling menyayangi dan menjaga sesama muslim, banyak sekali blog yang memuat Postingan tentang keilmuan, banyak juga tentang Agama, Politik, Ekonomi, dan macam-macam, banyak orang yang menggunakan manusia sebagai alat menggunakanya untuk kepentingan dirinya, keuntungan dirinya, bukannya dimata Tuhan Manusia itu sama, tetapi mengapa dimata manusia manusia itu berbeda, apa mata anda lebih besar dari tuhan, atau justru mata anda lebih buta daripada Tuhan, atau justru anda buta, buta hati, bukankah telah Tuhan Ciptakan Mata bagi anda agar anda bisa melihat dengan jelas, maka alangkah lebih baik apabila Blog ini menjadi Mata yang menaburkan Kasih sayang terhadap sesama.
analisis undang-undang perkawinan
BAB II
PEMBAHASAN
Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, pasal 1 dengan tegas menyebutkan pengertian perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa“[1].
Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehiduan suami-istri, hidup rumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan pekawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencitai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.
Sedangkan menurut kompilasi hukum islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]
Menurut sajuti thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.[3]
- B. Tujuan Perkawinan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”[4].
Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan,[5] sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting.
Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejewantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- C. Hikmah perkawinan
Hikmah dari suatu perkawinan sebagaimana tercantum di dalam UU no 1 Tahun 1974, ialah terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, terjalinnya tali persaudaraan antara pihak mempelai pria serta mempelai wanita, serta terciptanya sebuah keluarga baru dalam sebagai pelaksanaan Ibadah kepada Allah SWT, menjalankan Sunnah Nabinya dan dalam rangka pengaplikasian dari UU no 1 Tahun 1974[6] sehingga menimbulkan kepastian Hukum, berdasarkan pendapat Prof.H.Mohamad Daud Ali hikmah lain yang dapat diambil dari perkawinan ialah terjadinya kemitraan antara suami isteri sehingga suami serta isteri dapat menjalin kerjasama membangun sebuah keluarga, saling membantu serta mendukung, demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan[7] sebagaimana yang terkandung dalam surat annisa ayat 1
1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[8] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[7[9]] dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[10]
- D. Prinsip-prinsip perkawinan
Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:[11]
- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- Undang-undang ini menganut azas monogami.[12] Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
Sedangkan menurut Yahya Harahap, prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut.
Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.
- Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu prekawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- Undang-undang menganut azas monogamy akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat.[13]
Sedangkan Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.[14] Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.
- E. Asas –asas perkawinan
Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas pada biasanya disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan, secara kesuluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh undang-undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau undang-undang tersebut.
asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil[15]
1. Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Sahnya Perkawinan
Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian dan lain-lain.
3. Asas Monogami
Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.[24]
4. Prinsip Perkawinan
Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.[25]
5. Mempersukar Terjadinya Perceraian
Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan oleh karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.[26]
6. Hak dan Kedudukan Isteri
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.
Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu ada 6 (enam).[16] Keenam asas tersebut adalah sebagai berikut
- Asas Sukarela
- Asas Partisipasi Keluarga
- Perceraian Dipersulit
- Poligami Dibatasi dengan Ketat
- Kematangan Calon Mempelai
- Memperbaiki Derajat Kaum Wanita
Sedangkan menurut Undang-Undang, No 1 Tahun 1974
- Undang-Udang ini mengatur prinsip,[17] bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebuh rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu[18] (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Udang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.
Hal serupa juga dijelaskan oleh musdah muliah[19] yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran bahwa prinsip perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang merupakan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. oleh sebab itu kebebasan memiliki jodoh adalah hak kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari`at isalam
b. Prinsip Mawaddah Warahmah
prinsip ini berdasarkan pada firman Allah QS Ar-rum : 21 seperti yang terlah tersebut diatas, Mawaddah Warahma adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oelh makhluk lainnya karena jika hewan melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks dan pekembang bikan saja. sedangkan perkawinan manusia disamping tujuang yang besifat biologis juga untuk mencapai Ridho Allah
c. Prisip saling melengkapi dan melindungi
Berdasarkan firma allah QS. Al-baqarah 187
d. Prinsip Mu`asarah bi al Ma`ruf Annisa : 19
Prisip laki-laki untuk memperlakukan isterinya secara baik dan dengan mengayomi dan mengahargai kedudukan seorang wanita.
Sedangkan menurut Sayuti Thalib sebagai berikut[20]
1. Aspek Sosial, bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penil aian yang
umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai
kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin.
2. Aspek Agama, bahwa perkawinan ialah ikatan yang suci dan sacral juga memiliki nilai ibadah karenanya tidak mengherankan setiap agama mengakui adanya intitusi perkawinan.
3. Aspek Hukum bahwa perkawinan merupakan sebuah peristiwa Hukum (rechts feit).
[1] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1.
[2] Kompilasi Hukum Islam, tentang perkawinan.
[3] M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No I tahun 1974, Jakarta: Bumi Aksara,1996, hlm,2.
[4] Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
[5] Ibid.
[6] UU no 1 Tahun 1974
[7] Moh Daud Ali, Hukum islam,hlm.126
[8] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.
[9] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.
[10] Makna ayat tersebut menyatakan bahwa hikmah dari pernikahan ialah, semata-mata sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan semata-mata untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia, serta menjaga dan saling menghubungkan tali silaturahim.
[11] Undang-Undang, No 1 Tahun 1974
[12] Asas monogamy terbuka diartikan bahwa sewaktu-waktu seorang pria dapat melakukan polygamy apabila, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
[13] Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 10
[14] C.S.T. Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225-227. Bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi,Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 35
[15] Ibid, hlm 35-36
[16] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 6
[17] Undang –undang no 1 tahun 1974
[18] pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975
[19]Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Lembaga Kajian Agama dan Jender dan e Asia Foundation :Jakarta, 1999),hlm 11-17.
[20] Sayuti thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, hlm
Hukum sebagai gejala sosial
BAB I
PENDAHULUAN
- Latar belakang masalah
Hukum, Norma, serta nilai itu ialah sebuah kesatuan yang melekat di masyarakat dan seiring gejala sosial yang terjadi di masyarakat, seiring itu pula Hukum, Norma dan Nilai tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat. Hukum, Norma,Nilai memiliki kesamaan namun pada dasarnya memiliki perbedaan didalam prakteknya, secara general Hukum bersifat publick, dan privat, mengatur hubungan manusia dengan Negara, Manusia dengan manusia, norma adalah aturan yang lahir secara tidaklangsung karena tidak dapat dirasakan kehadirannya, timbul dari masyarakat itu sendiri berikut tingkahlakunya, karena berasal dari Tuhan, dari dirinya sendiri, serta dari Lingkungannya, sedangkan nilai lahir dari masyarakat yang dipertahankan oleh masyarakat dan tertanam dalam jiwa masyarakat itu sendiri, bersifat kedaerahan serta tradisionil, Norma, Nilai, Dan Hukum adalah sesuatu yang sangat penting pada sebuah masyarakat, sehingga Hal tersebut melatarbelakangi penulisan makalah ini, agar mampu sekedar mengetahui dan dapat memahami pungsi pentingnya Hukum, Norma serta Nilai.
- Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini ialah, penulis memahami betapa pentingnya Hukum, Norma, Dan Nilai itu bagi masyarakat, sehingga atas dasar tersebut penulis membuat kajian mengenai Hukum, Norma, dan Nilai agar kita dapat lebih memahami arti pentingnya Hukum, Norma, dan Nilai sebagai gejala sosial, serta lebih mengetahui apa itu Norma, Hukum, serta Nilai.
- Identifikasi masalah
Agar kajian Makalah ini tidak terlalu jauh penulis membagi, membagi makalah ini menjadi sebagai berikut.
- Pengertian Hukum, Nilai, serta, Norma
- Pembagian Hukum, Nilai, serta, Norma
- Fungsi Hukum, Nilai, serta, Norma
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
- Definisi Hukum, Norma, Nilai
Hukum, Norma, maupun Nilai memiliki kesamaan, ketiganya merupakan aturan yang ada dan lahir dalam Masyarakat, ketiganya tertanam didalam jiwa masyarakat, memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu mengatur serta mengarahkan masyarakat dalam interaksi sosialnya.
- Macam Hukum, Norma, nilai
Terdiri atas :
a) Hukum public dan privat
b) Norma ketuhanan, kesopanan, kesusilaan, Norma hukum
c) Nilai vital, Nilai materil, Nilai kerohanian
BAB III
PEMBAHASAN
- Pengertian Hukum, Norma, dan, Nilai
- Hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama yang bersifat memaksa dengan adanya sebuah sanksi. Namun sampai saat ini belum diketemukan definisi yang sama mengenai hukum ini ini dikarenakan Hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Lemaire “ Bahwa Hukum itu meliputi segala lapangan kehidupan manusia sehingga atas dasar itu sangat sulit mendefinisikan hukum.
Namun para ahli Hukum mencoba mengartikan Hukum dengan membagi Hukum tersebut yaitu sebagai berikut :
a) Hukum dalam arti ilmu
b) Hukum dalam arti disiplin atau system ajaran tentang kenyataan
c) Hukum dalam arti Kaedah atau Norma
d) Hukum dalam arti tata hukum
e) Hukum dalam arti keputusan pejabat
f) Hukum dalam arti petugas
g) Hukum dalam arti proses pemerintahan
h) Hukum dalam arti perilaku yang teratur
i) Hukum dalam arti jalinan nilai
Selain pengertian diatas ada pengertian Hukum menurut para ahli. Menurut Van Vollen Hoven: Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus- menerus dalam keadaan saling berkaitan dengan gejala yang lain. Sedangkan Menurut Prof. Van Apeldoorn Definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yangs esuai dengan kenyataan. Prof. Mr.E.M.Meyers mengatakan Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya. Dan Drs.E.Utrecht,S.H. menyebutkan Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dank arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
Berbagai pengertian Hukum sebagaimana dikatakan oleh beberapa ahli Hukum menunjukan pada kita bahwa Hukum memiliki bayak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda, maka disinilah fungsi dari sociology hukum dapat digunakan, sebagaimana adagium yag berlaku “ibi ius ibi societas” dimana ada masyarakat disitu ada Hukum sehingga gejala-gejala sosial di masyarakat menjadi
acuan dalam lahirnya hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pipin Syaripin SH. MH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum
pada halaman 76 mengenai ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan beliau mengemukakan bahwa Hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis memberi hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala Sosial, sehingga sudah barang tentu Hukum terlahir dari tingkah laku sosial masyarakat dan disinilah fungsi Hukum dalam kajian Sosial yang disebut Sosiology Hukum.
Dalam kaca mata sociology, Hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan dengan keadaan sosial, sehingga sosial dan hukum adalah sesuatu yang tak dapat terpisahkan, karena hukum berkembang seiring berkembangya pergaulan atau gejala sosial.
- Norma
Norma berasal dari bahasa inggris yaitu norm, yang berarti norma umum yang berisi bagaimana cara berperilaku atau bisa dikatakan norma adalah Aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupan, norma pun bisa dijadikan dasar penilaian bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang.
Norma juga merupakan sesuatu yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat, yang keselanjutannya disebut norma sosial, karena berpungsi menjaga hubungan bermasyarakat.
norma merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima karena sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat ataukah merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat.
Apa hubungannya antara nilai dengan norma? Norma dibangun di atas nilai sosial, dan norma sosial diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Pelanggaran terhadap norma akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Pipin syaripin menjelaskan pengertian norma “ialah aturan-aturan yang menjadi pedoman atau bimbingan segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat” sedangkan E, Utrech berpendapat bahwa Norma ialah suatu aturan yang mengatur tata tertib masyarakat yang berisikan perintah, larangan, serta kebolehan, sedangkan Prof. Dr, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Norma ialah aturan yang bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram.
- Nilai
Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut value berarti harga, penghargaan, atau tafsiran Artinya, harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek. Objek yang dimaksud adalah berbentuk benda/ barang, keadaan, perbuatan, atau perilaku. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, bukan konkret.Nilai hanya bisa dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah. Menilai berati menimbang, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil suatu keputusan dalam pengertian lain nilai atau nilai sosial. Ialah Suatu tindakan yang dianggap sah, dalam arti secara moral diterima, serta tindakan tersebut harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan. Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi kasalehan beribadah, maka apabila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjingan, cercaan, celaan, cemoohan, atau bahkan makian. Sebaliknya, kepada orang-orang yang rajin beribadah, dermawan, dan seterusnya, akan dinilai sebagai orang yang pantas, layak, atau bahkan harus dihormati dan diteladani.
Dalam Kamus Sosiologi yang disusun oleh Soerjono Soekanto disebutkan bahwa nilai (value) adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Horton dan Hunt (1987) menyatakan bahwa nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti apa tidak berarti. Dalam rumusan lain, nilai merupakan anggapan terhadap sesuatu hal, apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, penting atau tidak penting, mulia ataukah hina. Sesuatu itu dapat berupa benda, orang, tindakan, pengalaman, dan seterusnya.
- Pembagian Hukum, Norma, Dan, Nilai
- Hukum
Menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan sedangkan hukum tak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (hukum adat).
Apabila menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam hukum privat dan hukum public, hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu sedangkan hukum public ialah hukum yang mengatur warga Negara dengan Negara.
Sedangkan Hukum menurut waktu berlakunya terbagi atas ius constitutum serta ius constituendum, artinya hukum berlaku pada masa sekarang dan hukum diharapkan berlaku pada masa yang akan datang, kami tidak banyak menuliskan pembagian Hukum dalam konteks sociology Hukum karena sociology Hukum tidak mengkaji bagaimana prinsip hukum itu menurut Undang-undang atau KUHP maupun KUHperdata, melainkan mengkaji Hukum berdasarkan kepada perkembangan Masyarakat atau menurut istilah Hukum yaitu Das sein, melihat ketentuan ini sociology Hukum sebagai Ilmu bantu dari Hukum memiliki peranan penting salahsatunya dalam pelaksanaan Hukum atau istilahnya rechtsvinding (penemuan hukum) untuk menjamin tujuan dari Hukum itu sendiri yaitu menjaminnya kepastian Hukum maka Hakim dalam memutuskan perkara diharuskan mempertimbangkan , mengkaji dan melihat, serta menggali segi gejala sosial di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman pasal 51 Tahun 2009 mengenai penemuan Hukum
- Pembagian Norma
Dilihat dari tingkat sanksi atau kekuatan mengikatnya terdapat:
- Tata cara atau usage. Tata cara (usage); merupakan norma dengan sanksi yang sangat ringat terhadap pelanggarnya, misalnya aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum. Pelanggaran atas norma ini hanya dinyatakan tidak sopan.
- Kebiasaan (folkways). Kebiasaan (folkways); merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Misalnya mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua, dst.
- Tata kelakuan (mores). Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber kepada filsafat, ajaran agama atau ideology yang dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya disebut jahat. Contoh: larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan napza, mencuri, dst.
- Adat (customs). Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat, apabila adat menjadi tertulis ia menjadi hukum adat.
Hukum (law). Hukum merupakan norma berupa aturan tertulis, ketentuan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar dirumuskan secara tegas. Berbeda dengan norma-norma yang lain, pelaksanaan norma hukum didukung oleh adanya aparat, sehingga memungkinkan pelaksanaan yang tegas
Jenis-jenis Norma dibedakan menurut resmi dan tidak resmi
Norma tidak resmi :norma yang patokannya dirumuskan secara tidak jelas dan pelaksanaannya tidak diwajibkan bagi warga yang bersangkutan. Norma tidak resmi tumbuh dari kebiasaan bertindak yang seragam dan diterima oleh masyarakat. Patokan tidak resmi dijumpai dalam kelompok primer seperti keluarga, kumpulan tidak resmi, dan ikatan paguyuban.
Norma resmi (formal) : norma yang patokannya dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh pihak yang berwenang kepada semua warga masyarakat. Keseluruhan norma formal ini merupakan suatu tubuh hukum yang dimiliki oleh masyarakat modern, sebagian dari patokan resmi dijabarkan dalam suatu kompleks peraturan hukum (law). Patokan resmi dapat dijumpai, antara lain dalam perundang-undangan, keputusan, dan peraturan.
Norma berdasarkan sanksinya:
Norma agama : suatu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Misalnya, agama mengajarkan agar umatnya tidak berdusta atau berzina. Apabila dilanggar, sanksinya adalah berdosa.
Norma kesopanan: peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Misalnya, pada kelompok masyarakat tertentu, kita dilarang meludah sembarangan.
Norma kelaziman : makan, tindakan manusia mengikuti kebiasaan yang umumnya dilakukan tanpa pikir panjang karena kebiasaan itu dianggap baik, patut, sopan, dan sesuai dengan tata krama. Segala tindakan tertentu yang dianggap baik, patut, sopan, dan mengikuti tata laksana seolah-olah sudah tercetak dalam kebiasaan sekelompok manusia. Misalnya, cara minum
Norma kesusilaan : aturan yang datang dari suara hati manusia. Penyimpangan dari norma kesusilaan dianggap salah atau tidak bermoral sehingga pelanggarnya akan menjadi bahan sindiran atau ejekan. Misalnya, di Jawa, anak yang berjalan melewati orang tua harus membungkukkan badan tanda menghormati orang tua tersebut. Apabila anak tidak melakukan hal tersebut akan disindir karena tindakannya dianggap asusila.
Semua norma yang disebutkan di atas bertujuan untuk membina ketertiban kehidupan manusia. Norma di atas tidak bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila salah satu peraturannya dilanggar sehingga dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan juga norma lain yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Yaitu norma Hukum
- Nilai
Prof. Notonegoro membedakan nilai menjadi tiga macam, yaitu: (1) Nilai material, yakni meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, (2) Nilai vital, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas, dan (3) Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia: nilai kebenaran, yakni yang bersumber pada akal manusia (cipta), nilai keindahan, yakni yang bersumber pada unsur perasaan (estetika), nilai moral, yakni yang bersumber pada unsur kehendak (karsa), dan nilai keagamaan (religiusitas), yakni nilai yang bersumber pada revelasi (wahyu) dari Tuhan.
Antara masyarakat yang satu dengan yang lain dimungkinkan memiliki nilai yang sama atau pun berbeda. Cobalah ingat pepatah lama dalam Bahasa Indonesia: “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, atau pepatah dalam bahasa Jawa: “desa mawa cara, negara mawa tata”. Pepatah-pepatah ini menunjukkan kepada kita tentang adanya perbedaan nilai di antara masyarakat atau kelompok yang satu dengan yang lainnya.
Mengetahui sistem nilai yang dianut oleh sekelompok orang atau suatu masyarakat tidaklah mudah, karena nilai merupakan konsep asbtrak yang hidup di alam pikiran para warga masyarakat atau kelompok. Namun lima kerangka nilai dari Cluckhohn yang di Indonesia banyak dipublikasikan oleh antropolog Koentjaraningrat berikut ini dapat dijadikan acuan untuk mengenali nilai macam apa yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat.
Lima kerangka nilai yang dimaksud adalah:
Tanggapan mengenai hakekat hidup (MH), variasinya: ada individu, kelompok atau masyarakat yang memiliki pandangan bahwa “hidup itu baik” atau “hidup itu buruk”,
Tanggapan mengenai hakikat karya (MK), variasinya: ada orang yang menganggap karya itu sebagai status, tetapi ada juga yang menganggap karya itu sebagai fungsi,
Tanggapan mengenai hakikat waktu(MW), variasinya: ada kelompok yang berorientasi ke masa lalu, sekarang atau masa depan,
Tanggapan mengenai hakikat alam (MA), Variainya: masyarakat Industri memiliki pandangan bahwa manusia itu berada di atas alam, sedangkan masyarakat agraris memiliki pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Dengan pandangannya terhadap alam tersebut, masyarakat industri memiliki pandangan bahwa manusia harus menguasai alam untuk kepentingan hidupnya, sedangkan masyarakat agraris berupaya untuk selalu menyerasikan kehidupannya dengan alam,
Tanggapan mengenai hakikat manusia (MM), variasi: masyarakat tradisional atau feodal memandang orang lain secara vertikal, sehingga dalam masyarakat tradisional terdapat perbedaan harga diri (prestige) yang tajam antara para pemimpin (bangsawan) dengan rakyat jelata. Sedangkan masyarakat industrial memandang manusia yang satu dengan yang lain secara horizontal (sejajar).
- Fungsi Hukum, Norma, Nilai sebagai gejala sosial
- Fungsi Hukum
Sebelum mengkaji fungsi Hukum sebagai gejala sosial kita dapat memperhatikan bagaimana para ahli Hukum menyatakan pendapatnya mengenai fungsi dari Hukum itu sendiri:
Van aveldorn berpendapat fungsi Hukum itu ialah Mengatur pergaulan dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu (kehormatan, kemerdekaan jiwa,harta benda) dari pihak yang merugikan.
Sedangkan menurut Prof. Subekti Hukum itu mengabdi pada tujuan Negara, yang mendapatkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya.
Bentham (teori utilitirianisme) fungsi hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi banyak orang. Dengan kata lain, “Menjamin kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang”
Didasari dari pendapat ke tiganya kita sebenarnya dapat mengetahui Fungsi Hukum yaitu hukum memiliki fungsi mengatur, melindungi, mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan memberikan faedah atau manfaat bagi masyarakat, bila dihubungkan dengan gejala sosial maka fungsi dari Hukum itu sendiri yaitu mengatur gejala serta tingkahlaku sosial agar tercapai perlindungan dalam interaksi sosial, melindungi interaksi sosial, mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan , serta mendapatkan manfaat.
Mengutip dari Bukunya Pipin Syaripin SH.MH. pada halaman 51 beliau mengungkapkan ada 4 Fungsi Hukum:
I. Sebagai alat ketertiban masyarakat
II. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
III. Sarana penggerak pembangunan
IV. Melakukan pengawasan terhadap aparatur penegak hukum
Apabila kita menelaah terhadap bukunya Prof.DR. Soerjono Soekanto. SH.MA
Dalam bukunya pokok sociology Hukum Beliau menyatakan fungsi Hukum
I. Sebagai sarana pengubah Masyarakat
II. Sebagai sarana pengatur perilaku
Hukum sebagai sarana pengubah Masyarkat dapat diartikan Hukum dipergunakan sebagai alat oleh suatu agent of change, dalam artian agent tersebut mengubah system sosial sehingga menjadi merubah masyarakat, masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
Hukum sebagai sarana pengatur perilaku dalam artian dengan adanya Hukum perilaku masyarakat menjadi berubah, yang awalnya bebas menjadi lebih teratur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Hukum itu sendiri.
- Fungsi Norma
Sebagaimana kita ketahui Norma itu terbagi empat macam, maka kami akan menerangkan fungsi Norma itu dengan membagi menjadi empat bagian
Pertama norma keagamaan norma agama merupakan peraturan yang bersumber dari perintah-perintah Tuhan dan melalui para Nabi yang memiliki fungsi mengatur Hubungan antara manusia dengan manusia serta mengatur hubungan mausia dengan tuhannya, dengan kata lain norma ini tidak hanya mngatur hubungan secara vertical saja tetapi juga secara horizontal, yang berdampak pada keteraturan masyarkat, serta saling menghargai antar masyarakat sanksinya berasal dari Tuhan .
Yang kedua norma kesusilaan, norma ini berfungsi mengatur tingkahlaku masyarakat melauli atau berasal darisuara batin manusia , sehingga berdampak terhadap tingkahlaku manusianya itu sendiri, pelanggaran terhadap norma ini mendapat sanksi yang berasal dari dirinya sendiri yaitu perasaan batinnya sendiri seperti rasa berdosa serta penyesalan.
Yang ketiga adalah norma kesopanan yaitu norma yang berfungsi mengatur kehidupan sehari-hari, norma yang berhubungan langsung dengan tingkahlaku manusia itu sendiri, yang biasa disebut dengan bertatakrama, atau tatakromo bahasa jawa,kalakuan dalam bahasa sunda berdampak pada keharmonisan dalam bermasyarakat, sanksinya berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti dicemooh.
Norma Hukum, yaitu norma yang berasal dari UU serta peraturan yang dibuat oleh Negara fungsinya mengatur warganegara agar tertib, dan saling menjaga tanpa mencampuri hak-hak pribadi orang lain. Sanksinya berasal dari Negara melalui alat Negara penegak hukum
Keempat norma tersebut memiliki kesamaan fungsi didalam pengaturan tingkahlaku masyarakat dan dalam berinteraksi sosial, artinya norma itu berfungsi untuk mengatur individu agar menjadi individu yang saling menghargai, menjaga, mempercayai, dan saling mengayomi dalam segi praltek sosial.
- Fungsi Nilai
Nilai Sosial dapat berfungsi:
- Sebagai faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan,
- Sebagai petunjuk arah mengenai cara berfikir dan bertindak, panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang penghargaan sosial, pengumpulan orang dalam suatu unit sosial,
- Sebagai benteng perlindungan atau menjaga stabilitas budaya.
Nilai secara tidak langsung berfungsi sebagai identitas masyarakat ketika nilai-nilai itu masih dijunjung tinggi artinya masyarakat masih menilai betapa pentingnya nilai itu ada didalam kehidupan bermasyarkat, gejala-gejala sosial masyarakat dapat mempengaruhi kebertahanan nilai tersebut, seperti nilai-nilai etika atau estetika sudah tidak dipertahankan lagi di suatu daerah maka terjadi hal-hal yang bertentangan seperti hilangnya taman-taman kota di beberapa daerah di Indonesia bahkan taman kota beralih fungsi menjadi pusat pasar tumpah sehingga menghilangkan nilai-nilai estetika dari sebuah kota, sehingga dapat menggambarkan keadaan masyarakat. Nilai sebagai gejala sosial itu pun dapat diartikan bahwa perubahan nilai-nilai kedaerahan yang terpengaruh dengan nilai-nilai modern, menjadi merubah nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat daerah sehingga timbulah akulturasi atau penggabungan dua budaya yang sangat berpengaruh terhadap nilai itu sendiri.
Sehinga nilai dalam gejala sosial berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai luhur serta menjadi penunjuk arah kepada keadaan yang lebih baik lagi pada masyarakat . kita bisa saksikan keadaan Negara kita yang telah kehilangan nilai-nilai luhur masyarakat itu sendiri seperti budaya-budaya yang telah dibiarkan ditiru bahkan diakui oleh asing, nilai-nilai kedaerahan sebagaiman yang diberitakan bahwa 700 bahasa daerah telah dianggap punah, dikarenakan keengganan kita untuk melestarikan bahasa daerah, dan yang lebih parah lagi Indonesia telah kehilangan nilai-nilai dasr yag dibanggakan yaitu keramahan.
BAB IV
SIMPULAN
Kesimpulan dari makalah ini ialah, Hukum, Norma, Nilai adalah sebuah kesatuan yang tampak berbeda namun memiliki tujuan serta fungsi yang sama, yaitu membentuk karakter,menjaga ketertiban, dan bertujuan untuk menjaga kepentingan antarwarganegara, satu kesamaan lainnya adalah ketiganya berasal dari gejala sosial masyarakat, berasal dari tingkah laku masyarakat, interaksi sosial,.
Hukum, Norma, dan Nilai adalah kaidah yang lahir dari masyarakat, mengatur masyarakat, dan ketiganya tidak dapat dilepaskan dari Sosiology Hukum sebagai salah satu bagian dari Ilmu bantu, Ilmu Hukum sebagimana pendapat yang dikemukakan oleh. Prof. Mr.E.M.Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya. Hukum tetap mempertimbangkan gejala sosial dimasyarakat dan kami menyimpulkan bahwa Hukum berawal dari masyarakat dan menimbulkan aturan-aturan tertentu yang disebut Hukum, Norma, Serta Nilai.
PANDUAN PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN
|
PANDUAN PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN |
|
Pengertian Akte kelahiran: Adalah bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Manfaat Akte Kelahiran:
Syarat-Syarat:
Langkah-Langkah dalam Melengkapi Persyaratan: Akta pernikahan
Kartu Keluarga/KTP
Selanjutnya petugas dari Dinas Catatan Sipil melakukan langkah-langkah sbb:
Jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta data sesuai, pengurusan dapat selesai dalam jangka waktu 2 hari. Pembiayaan: |
www.detik.com
SEJARAH KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945
SEJARAH KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945
SEJARAH KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945
- A. Sejarah Konstitusi
Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) konstitusi tertulis dan 2) konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.
Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.
Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah : 1) kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif); 2) kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (judikatif). Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu :1) pemerintahan (bestuur); 2) perundang-undangan; 3) kepolisian dan 4)pengadilan. Van Vollenhoven kemungkinan menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara untuk menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-enam.Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lemabaga tersendiri yaitu:
- kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
- kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
- kekuasaan kehakiman (judikatif)
- kekuasaan kepolisian
- kekuasaan kejaksaan
- kekuasaan memeriksa keuangan negara
B. Amandemen UUD 1945
Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.
Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.
Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.
Menurut C.F Strong ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi:
1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan.
- Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti
b. Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi.
c. Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah kosntitusi.
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah kosntitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
3. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lemabag negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada Negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.
Hans Kelsen mengatakan bahwa kosntitusi asli dari suatu negara adalah karya pendiri negara tersebut. Dan ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsen yaitu :
- Perubahan yang dilakukan diluar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi
- Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.
Miriam Budiarjo mengemukakan adanya empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu : 1. Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerima perubahan.
- Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan Australia
- Negara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, Contoh : Amerika Serikat
- Musyawarah khusus (special convention), contoh : beberapa negara Amerika Latin
Dengan demikian apa yang dikemukakan Miriam Budiarjo pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu :
- Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949
- Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
- Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
- Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober
- Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000
- Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001
- Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002
- Periode 10 Agustus 2002 – sampai sekarang
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari :
- Pembukaan (4 alinea) yang pada alinea ke-4tercantum dasar negara yaitu Pancasila;
- Batang Tubuh (isi) yang meliputi :
- 16 Bab;
- 37 Pasal
- 4 aturan peralihan;
- 2 Aturan Tambahan.
UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini. Hingga tanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Perubahan UUD 1945 dilakukan pada :
- 1. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999; Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1). Beberapa perubahan yang penting adalah :
- Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR;
Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
- Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
Diubah menjadi : Preseiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi
Diubah menjadi :
(1) Presiden memberi grasi dan rehabili dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
(2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR;
Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- 2. Perubahan II diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000;
Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.
Beberapa perubahan yang penting adalah :
- Pasal 20 berbunyi : Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR;
Diubah menjadi : Pasal 20A; DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undangDiubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- Pasal 28 memuat 3 hak asasi manusia diperluas menjadi 13 hak asasi manusia.
- 3. Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001;
Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6). Beberapa perubahan yang penting adalah :
- Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan adalah ditanag rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
Diubah menjadi : Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- Ditambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesai asli;
Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya
- Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:
- Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
- Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan dengan ketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945 pada tahun 2003
- 4. Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002 Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II. Beberapa perubahan yang penting adalah :
- Pasal 2 ayat (1) berbunyi : MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang;
Diubah menjadi : MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- Bab IV pasal 16 tetang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus.Diubah menjadi : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang
- Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini tetap tidak berubah (walaupun pernah diusulkan penambahan 7 kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)
- Aturan Peralihan Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amandemen I,II,III dan IV terhadap UUD 1945, maka sejak 10 Agustus 2002 Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai berikut :
- Pasal 1 ayat (2): MPR bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggi Negara lagi. MPR, DPR, dan Presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden yang melangar hukum tidak akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan datang.
- Pasal 2 ayat (1): MPR terdiri dari :
- Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives : di Amerika Serikat)
- Dewan Perwakilan Daerah (Senate : di Amerika Serikat)
MPR merupakan lembaga yang memiliki dua badan (Bicameral) seperti di Amerika Serikat; Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum oleh seluruh rakyat, sedangkan DPD dipilih oleh rakyat di daerah (Provinsi) masing-masing. Dengan ditetapkannya DPR dan DPD sebagai anggota MPR, maka utusan golongan termasuk TNI/POLRI dihapuskan dari MPR.
bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga
- Pasal 5 ayat (1): Presiden bukan lagi pembentuk undang-undang, tetapi berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Lembaga Eksekutif, Pemerintahan/Pelaksana Undang-undang)
- Pasal 6 ayat (1) dan 6A: Presiden Indonesia tidak harus orang Indonesia asli, tetapi calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Presdien dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (bukan secara tidak langsung oleh MPR, sedangkan DPR dipilih rakyat)
- Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memegang jabatan selama paling lama 2 x 5 tahun : 10 tahun (dahulu Presiden memegang jabatan selama lebih dari 30 tahun, bahkan seumur hidup).
- Pasal 14: Presiden memberi :
- Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
PENUTUP
Kesimpulan
Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) konstitusi tertulis dan 2) konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu :
- Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949
- Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
- Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
- Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober
- Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000
- Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001
- Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002
- Periode 10 Agustus 2002 – sam
HADITS SEBAGAI SUMBER KEDUA AJARAN ISLAM
HADITS SEBAGAI SUMBER KEDUA AJARAN ISLAM
Di dalam Islam, dikenal terminology al-hadits yang seringkali di artikan sama dengan al-sunnah, Al-hadits dipahami sebagai perbuatan, perkataan, dan taqrir Nabi Muhammad SAW.Pada dasarnya al-hadits dan al-sunnah adalah sesuatuyang berbeda secara etimologis al-sunah artinya ialah jalan yang ditempuh atau adat kebiasaan dapat dikatakan al-sunah ialah pola hidup yang telah mentradisi ini berarti semua perbuatan atau perilaku yang dikerjakan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan seseorang, entah perilaku itu baik atau buruk sehingga orang yang mencetuskan kebiasaan dalam masyarakat disebut pencetus al-sunah, diajaran Islam pengertian al-sunnah adalah kebiasaan yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW
Al-hadits secara etimologis, ialah al-jadid (baru) dan al-ikhbar (pemberitaan), yang dimaksud al-hadits oleh Ibn Hajar “semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW”, sehingga dapat dikatakan al-hadits ialah semua pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW, menurut Quraish Shihabhadits ialah “segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW”, sehingga dapat dikatakan hadits merupakan media untuk mengetahui berbagai penjelasan dari wahyu Allah SWT yang pernah diberikan oleh Nabi, dapat disimpulkan bahwa al-hadits ialah media untuk mengetahui al-sunnah.
Pembagian al-hadits dengan al-sunnah yang biasanya kita sama artikan ternyata memiliki dua pengertian yang berbeda al-hadits merupakan penggambaran yang dilakukan ulama mengenai Nabi Muhammad SAW, mengenai perilakunya maupun ucapannya, sedangkan al-sunnah ialah tingkah laku dan ucapan Nabi Muhammad sendiri.
Maka dari itu setelah kita mengetahui pengertian keduanya yang ternyata berbeda kita selayaknya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai al-hadits dan al-sunnah dan kita dapat senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan lebih baik lagi.
DEMOKRASI VERSUS ANARKISME
DEMOKRASI VERSUS ANARKISME
Wacana kenaikan BBM ditanggapi miring oleh berbagai pihak, beberapa kalangan menolak kebijakan pemerintah ini termasuk sebuah partai politik yang terbilang cukup besar dan sering kontra pendapat dengan partai politik yang berkuasa saat ini, kader-kadernya turun kejalan berikutpula para mahasiswa yang turut menolak kenaikan BBM, pada dasarnya penolakan keras ini dinyatakan dengan aksi demonstran yang cukup heboh belakangan ini, sehingga melahirkan banyak wacana dan opini baru didalam masyarakat, dari mulai pelaksanaan demo yang anarkis, pengamanan oleh polisi yang tidak koferatif dan tidak berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku, sampai pro kontra penilaian masyarakat mengenai aksi demo yang dilakukan oleh para pendemo yang melahirkan anarkisme, sebagian masyarakat menilai aksi mahasiswa itu memperjuangkan demokrasi adapula yang menyatakan bahwa mereka hanya menjadi alat yang ditunggangi oleh partai-partai politik, namun daripada itu beberapa mahasiswa yang menyatakan dirinya HMI(himpunan mahasiswa islam) menyatakan bahwa tidak ada partai politik yang menjadi propokator dalam aksi demonstrasi ini mahasiswa murni menyatakan aspirasinya demi kepentingan penegakan demokrasi di negeri ini.
Berbicara mengenai demokrasi, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu Demos dan Cratos yang artinya bahwa pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat, rakyat yang memiliki kekuasaan menentukan pemerintahan, sehingga peran mahasiswa disini dapat turut serta dalam pemerintahan dan berhak menentukan aspirasinya,sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, namun sangat disayangkan pada akhirnya aksi demonstrasi yang bertujuan menegakan demokrasi ini harus diakhiri dengan aksi anarkisme bahkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, padahal dalam manajemen aksi itu sendiri ketika mahasiswa akan melaksanakan Demo beberapa hari sebelumnya diharuskan mengajukan ijin kepada pihak kepolisian, tetapi kenapa masih terjadi pemukulan dan aksi kekerasan yang dilakukan kepolisian mau tidak mau ini menimbulkan sebuah kecurigaan bahwa pada kesempatan ini polisi ingin menaikan citra dirinya yang selama ini tercoreng oleh beberapa oknumnya sendiri polisi ingin menyatakan kepada public bahwa polisi dapat menjaga keamanan dengan baik dan mencegah aksi anarkisme, namun nyatanya polisi semakin memperburuk citranya dengan melakukan tindakan yang memalukan yaitu merampas dan melakukan tindakan kekerasan kepada salahsatu cameramen televise swasta dan seorang reporter majalah local yang jelas-jelas mereka dilindungi oleh undang-undang pers dan oleh dewan pers, apa yang dilakukan oleh oknum polisi itu sebenarnya termasuk pelanggaran tribrata poin ke 3 yaitu polisi harus melaksanakan penegakan HAM, salahsatu yang diatur oleh HAM yaitu setiap warganegara mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, polisi disini tidak melindungi malah menjadi oknum yang melakukan tindakan kekerasan. Siapa yang sebenarnya melakukan tindakan anarkisme demonstran kah atau oknum polisi jelas kita dapat melihat bagaimana unjukrasa belum digelar polisi sudah bersiaga dengan senjatanya dengan watercanon nya dan beberapa alat perlindungan diri yang lainnya, apa artinya semua ini demokrasi dinegara ini dibatasi oleh oknum-oknum polisi yang dijadikan alat politik negeri, saya mengutif yang dikatakan oleh pak saud divisi humas mabes polri dalam tayangan disalahsatu televisi swasta pada tanggal 27 Maret, “polisi meminta maaf” atas apa yang telah terjadi semudah itukah meminta maaf dan semuanya beres padahal jelas-jelas pelanggaran terjadi disana Jelas kita dapat mebaca pada UU No 40 Tahun 1999 pasal 4 yang mengatur bahwa kemerdekaan pers adalah HAK setiap warga Negara,terhadap pers nasional tidak berhak dilakukan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, apa yang dilakukan oknum polisi adalah pelanggaran yang harus dipidanakan sesuai dengan undang-undang ini pula yaitu pada Pasal 18 ayat 1 bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi terlaksananya pasal 4 ayat 2 dan 3 maka dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000( lima ratus juta rupiah), undang-undang pers telah dengan jelas menyatakan poin tersebut meskipun tindakan pidana tidak dapat dilakukan dikarenakan pasal 51 KUHP menyatakan barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum tetap saja polisi memiliki kode etik kepolisian yang tercantum dalam tribrata setiap oknum kepolisian yang melanggar haruslah diberi sanksi kedisiplinan. Proses demokrasi selayaknya janganlah dibatasi terlalu berlebihan selama demokrasi itu dapat dilaksanakan dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan kita tidak boleh membatasi dengan pemukulan dan aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini sebagaimana yang terjadi kepada rekan-rekan mahasiswa yang ditangkap di stasiun gambir sebanyak 31 orang karena penangkapan mereka tidak memenuhi unsur-unsur dan alat bukti yang memadai untuk dilakukan penahanan terhadap mereka, bagi para mahasiswa mari dengan bijak kita sampaikan aspirasi kita jangan lakukan anarkisme dan bagi oknum kepolisian mohon jangan gunakan kekerasan dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi, mari kita ciptakan demokrasi tanpa anarkisme demi kemajuan negeri kita.
Hukum pidana
TINDAK PIDANA (DELIK)
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang)
- Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)
- Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).
- Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harusdirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan;
- Dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatanyang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yangakan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan;
- Dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Andaikata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dinpandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.
- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif.
- Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
- Tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana berdasar peraturan perundang-undangan (formil).
- Tidak diperkenankan Analogi (pengenaan suatu undang-undang terhadap perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang tersebut).
- Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan (Hukum tidak tertulis).
- Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (lex Certa).
- Tidak boleh Retroaktif (berlaku surut)
- Tidak boleh ada ketentuan pidana diluar Undang-undang.
- Penuntutan hanya dilakukan berdasarkan atau dengan cara yang ditentukan undang-undang.
PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA
b. Tentang perbuatan yang ia sendiri